53 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi, 2 di Sumatera Barat
Padang — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan bahwa program Sekolah Rakyat akan dimulai di Sumatera Barat pada tahun ajaran baru 2025-2026. Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat akan dibuka di dua lokasi, yakni Kota Padang dan Kabupaten Solok, sementara satu lokasi tambahan milik Universitas Negeri Padang (UNP) masih dalam tahap kajian.
“Saya mendapat informasi luar biasa mengenai antusiasme masyarakat Sumatera Barat, terutama dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mendukung penuh program Presiden Prabowo dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul usai acara dialog pilar-pilar sosial di kantor Gubernur Sumbar pada Selasa, 29 April 2025.
Kepastian pembukaan dua Sekolah Rakyat ini disambut gembira oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade. Dia menegaskan dukungannya terhadap program ini dan mengingatkan bahwa program Presiden Prabowo bukan hanya janji, melainkan sebuah langkah nyata untuk kesejahteraan rakyat.
Baca Juga:
“Program ini hadir untuk rakyat. Sekolah Rakyat luar biasa dan menjadi program yang sangat penting,” kata Andre, yang juga mengimbau pemerintah daerah lainnya untuk segera mengusulkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di wilayah mereka.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, turut menyambut positif rencana pembukaan dua Sekolah Rakyat di Sumbar. “Alhamdulillah, Sumbar menjadi salah satu dari 53 provinsi di Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk membuka Sekolah Rakyat. Kami berharap program ini dapat diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Sumbar,” ujar Vasko.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul juga menekankan pentingnya integrasi antara program Kemensos dan program daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Ia menyatakan bahwa koordinasi akan diperkuat untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih terarah dan terintegrasi. “Kami akan melakukan penyaluran bantuan sosial secara bersamaan dan memperbaharui data secara teratur agar semakin akurat,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul juga mengungkapkan rencana evaluasi bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Penerima yang berusia produktif akan dievaluasi setiap lima tahun untuk memastikan mereka tidak terus bergantung pada bantuan sosial. “Kami ingin mendorong mereka untuk naik kelas, karena perlindungan sosial bersifat sementara,” ujarnya.
Dengan adanya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN), Kemensos berharap dapat meminimalisir ketidaktepatan sasaran bantuan sosial. Gus Ipul menambahkan, jika seorang Kepala Keluarga penerima bantuan meninggal dunia, hak bantuan tidak akan diteruskan otomatis kepada keluarga, melainkan harus divalidasi ulang.
Hadir dalam acara tersebut 190 pilar sosial, termasuk 96 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 10 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 15 Taruna Siaga Bencana (Tagana), 9 anggota Pelopor Perdamaian (Pordam), 10 Pendamping Rehabilitasi Sosial, dan 50 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kemensos optimistis program pengentasan kemiskinan akan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.(rep)
Baca Juga:
Artikel Terkait
