PADANG, Warta Padang – Kabut asap yang kembali mengganggu aktivitas pendidikan di Kota Padang, Sumatera Barat, menghadirkan sebuah pertanyaan penting: sampai kapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) hanya menjadi solusi sementara setiap kali keadaan darurat datang?
Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebijakan belajar dari rumah seharusnya tidak berhenti pada pengiriman tugas melalui aplikasi pesan instan atau pertemuan daring antara guru dan siswa.
Lebih dari itu, pengalaman menghadapi kabut asap dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Padang untuk membangun ekosistem pendidikan digital yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.
Ekosistem tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka, melainkan memastikan pendidikan tetap berjalan ketika kondisi lingkungan, bencana, atau situasi tertentu membuat aktivitas sekolah harus dibatasi.
Kabut Asap Memaksa Sekolah Kembali Beradaptasi
Sepanjang September hingga Oktober 2026, Kota Padang kembali menghadapi persoalan kualitas udara yang berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar.
Pada 8 Oktober 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.3/33/Dikbud-Pdg/X/2026 tentang pelaksanaan PJJ akibat kabut asap.
Kebijakan tersebut memberlakukan pembelajaran daring pada 9–10 Oktober 2026 untuk satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta.
Memasuki pertengahan Oktober, kondisi kabut asap yang belum membaik kembali mendorong penyesuaian kegiatan pendidikan.
Melalui Surat Edaran Nomor 400.3/35/Dikbud-Pdg/X/2026, Pemerintah Kota Padang kembali menetapkan pembelajaran jarak jauh mulai 14 Oktober hingga Sabtu, 17 Oktober 2026.
Pada hari pertama pemberlakuan kebijakan tersebut, siswa dipulangkan paling lambat pukul 12.00 WIB sebelum kegiatan pembelajaran dialihkan sepenuhnya ke sistem daring.
Kebijakan ini memperlihatkan bahwa PJJ masih menjadi salah satu instrumen penting untuk melindungi kesehatan peserta didik sekaligus menjaga keberlangsungan pendidikan.
Namun, apabila situasi serupa terus berulang, muncul kebutuhan untuk menyiapkan sistem yang lebih terstruktur daripada sekadar mengaktifkan pembelajaran daring ketika kondisi udara memburuk.
Dari Grup WhatsApp Menuju Sistem Pembelajaran yang Terintegrasi
Dalam praktiknya, pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan melalui berbagai sarana, mulai dari aplikasi pesan instan, konferensi video, hingga platform pembelajaran digital.
Seluruh sarana tersebut memiliki manfaat, tetapi belum tentu membentuk sebuah sistem pendidikan yang terintegrasi.
Misalnya, materi pelajaran dikirim melalui grup WhatsApp, tugas dikumpulkan menggunakan formulir daring, presensi dicatat melalui aplikasi berbeda, sementara hasil penilaian direkap secara manual oleh guru.
Model seperti ini mungkin cukup membantu ketika keadaan darurat berlangsung singkat. Namun, jika digunakan secara berulang tanpa integrasi, beban administrasi guru berpotensi meningkat.
Di sisi lain, orang tua juga dapat mengalami kesulitan memantau jadwal, tugas, dan perkembangan pembelajaran anak yang tersebar di banyak aplikasi.
Karena itu, Kota Padang memiliki peluang untuk mengembangkan sebuah platform Learning Management System (LMS) yang mampu menyatukan berbagai kebutuhan pembelajaran.
Melalui sistem tersebut, siswa dapat mengakses materi, jadwal pelajaran, tugas, evaluasi, dan komunikasi dengan guru melalui satu portal.
Guru memperoleh fasilitas untuk mengelola kelas digital, menyampaikan bahan ajar, mencatat kehadiran, dan mengevaluasi perkembangan belajar secara lebih efisien.
Sementara orang tua dapat memantau aktivitas akademik anak melalui akses khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan hak privasi peserta didik.
Dashboard Pendidikan: Data untuk Pengambilan Kebijakan
Transformasi pendidikan digital juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.
Jika sistem pembelajaran sekolah dapat diintegrasikan secara aman dan proporsional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berpotensi memiliki dashboard untuk memantau kondisi pendidikan secara agregat.
Dashboard tersebut dapat menampilkan jumlah sekolah yang melaksanakan PJJ, tingkat partisipasi siswa, kendala akses internet, penyelesaian tugas, hingga kebutuhan dukungan pembelajaran di masing-masing wilayah.
Sebagai contoh, apabila ditemukan sekolah dengan tingkat partisipasi PJJ rendah, pemerintah dapat melakukan penelusuran penyebabnya.
Apakah persoalannya terletak pada kualitas jaringan internet, keterbatasan perangkat, kemampuan digital pengguna, atau metode pembelajaran yang belum sesuai?
Data tersebut dapat membantu pemerintah menentukan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Sistem informasi semacam ini juga berpotensi dikembangkan untuk menghadapi berbagai keadaan darurat, mulai dari kabut asap, banjir, gempa bumi, hingga gangguan operasional sekolah lainnya.
Dengan demikian, investasi teknologi pendidikan tidak hanya bermanfaat ketika pembelajaran berlangsung dari rumah, tetapi juga mendukung pengelolaan sekolah dalam kondisi normal.
Teknologi AI Bisa Membantu Guru, Bukan Menggantikannya
Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) memberikan peluang baru dalam pengelolaan pendidikan.
Namun, pemanfaatannya perlu diarahkan untuk mendukung pekerjaan guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan menggantikan peran pendidik.
Dalam sebuah ekosistem pembelajaran digital, AI dapat dimanfaatkan sebagai asisten untuk membantu menyusun variasi materi, merancang latihan soal, membuat rangkuman pembelajaran, dan menyediakan alternatif pendekatan sesuai kebutuhan siswa.
Teknologi tersebut juga berpotensi membantu guru menganalisis pola kesulitan belajar berdasarkan hasil evaluasi.
Misalnya, ketika sejumlah siswa mengalami kesulitan memahami materi pecahan, sistem dapat memberikan gambaran mengenai kompetensi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
Guru tetap menjadi pihak yang menilai kondisi siswa dan menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai.
Pemanfaatan AI dalam pendidikan juga harus memperhatikan akurasi, transparansi, keamanan data, serta pengawasan manusia, khususnya ketika berhubungan dengan anak-anak.
Absensi Digital hingga Pengenalan Wajah, Perlukah?
Salah satu inovasi yang kerap dibicarakan dalam transformasi sekolah adalah sistem presensi otomatis.
Teknologi tersebut dapat dikembangkan melalui QR code, akun siswa, kartu identitas digital, atau metode autentikasi lainnya.
Pengenalan wajah atau facial recognition juga menjadi salah satu opsi teknologi yang memungkinkan pencatatan kehadiran secara otomatis.
Namun, penggunaannya di lingkungan sekolah membutuhkan pertimbangan jauh lebih ketat.
Data biometrik termasuk kategori data pribadi yang bersifat spesifik berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sementara itu, data anak juga mendapatkan perlindungan khusus.
Karena itu, penerapan pengenalan wajah untuk siswa tidak seharusnya dilakukan hanya karena alasan kemudahan administrasi.
Pemerintah dan sekolah perlu terlebih dahulu menilai kebutuhan, proporsionalitas, landasan pemrosesan data, potensi kesalahan identifikasi, keamanan penyimpanan, serta alternatif yang lebih minim risiko.
Jika kebutuhan utama sebatas mencatat kehadiran, metode nonbiometrik dapat menjadi pilihan yang lebih sederhana dan tetap efektif.
Transformasi digital yang baik bukanlah tentang menggunakan teknologi paling canggih, melainkan memilih teknologi yang benar-benar dibutuhkan, aman, dan memberikan manfaat nyata.
Orang Tua Menjadi Mitra Utama Pendidikan Digital
Keberhasilan PJJ tidak semata-mata ditentukan oleh kesiapan sekolah dan aplikasi yang digunakan.
Di rumah, orang tua memiliki peran penting untuk membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan teratur.
Tantangan yang dihadapi setiap keluarga berbeda.
Ada orang tua yang harus mendampingi beberapa anak dalam waktu bersamaan. Ada pula keluarga yang berbagi satu perangkat untuk beberapa siswa atau memiliki keterbatasan kuota internet.
Persoalan lain yang sering muncul adalah pengelolaan waktu penggunaan gawai.
Ketika perangkat yang sama digunakan untuk belajar, bermain gim, dan mengakses media sosial, anak membutuhkan pendampingan agar mampu membedakan kegiatan belajar dengan aktivitas hiburan.
Meski demikian, tanggung jawab pengelolaan pembelajaran tidak boleh sepenuhnya dialihkan kepada keluarga.
Sekolah perlu merancang metode yang realistis, memberikan instruksi yang mudah dipahami, dan menyediakan alternatif bagi siswa yang menghadapi keterbatasan perangkat maupun jaringan.
Pembelajaran juga tidak harus selalu dilakukan melalui konferensi video dalam waktu panjang.
Materi yang dapat diakses secara mandiri, video berdurasi singkat, serta tugas yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dapat menjadi pilihan untuk mengurangi beban siswa dan orang tua.
Kesenjangan Digital Masih Menjadi Tantangan
Di balik peluang pengembangan teknologi, pemerataan akses tetap menjadi pekerjaan besar yang tidak boleh diabaikan.
Tidak semua siswa memiliki perangkat pribadi, koneksi internet stabil, atau lingkungan rumah yang mendukung kegiatan pembelajaran daring.
Karena itu, pembangunan ekosistem pendidikan digital perlu diawali dengan pemetaan kondisi nyata di setiap sekolah.
Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kebutuhan akses internet, kesiapan perangkat sekolah, kompetensi digital guru, dan kemampuan keluarga dalam mendukung proses PJJ.
Sekolah yang memiliki keterbatasan konektivitas perlu mendapatkan solusi yang sesuai, termasuk materi pembelajaran berukuran kecil, akses melalui perangkat sederhana, atau penyediaan bahan ajar luring.
Prinsipnya, penggunaan teknologi tidak boleh membuat siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi atau geografis semakin tertinggal.
Pemerataan kesempatan belajar harus tetap menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan digitalisasi pendidikan.
Lima Langkah Strategis Menuju Pendidikan Digital Padang
Agar transformasi tidak berhenti sebagai wacana, terdapat sejumlah langkah yang dapat dipertimbangkan Pemerintah Kota Padang bersama sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan.
Pertama, membangun peta kesiapan digital sekolah. Pemetaan diperlukan untuk mengetahui kondisi infrastruktur, perangkat, jaringan, dan kapasitas tenaga pendidik secara objektif.
Kedua, mengembangkan LMS terpadu secara bertahap. Sistem sebaiknya mudah diakses melalui ponsel, hemat kuota internet, mendukung koneksi terbatas, dan tidak membebani guru dengan pekerjaan administratif tambahan.
Ketiga, meningkatkan kompetensi digital guru. Pelatihan tidak hanya berfokus pada pengoperasian aplikasi, tetapi juga perancangan pembelajaran interaktif, evaluasi digital, dan penggunaan AI secara bertanggung jawab.
Keempat, memperkuat pelibatan orang tua. Sekolah dapat menyediakan panduan sederhana mengenai pendampingan belajar, keamanan digital, pengaturan waktu penggunaan gawai, serta komunikasi dengan guru.
Kelima, menyiapkan protokol pendidikan dalam kondisi darurat. Protokol tersebut dapat mengatur kapan PJJ perlu diberlakukan, bagaimana pembelajaran dilaksanakan, serta mekanisme evaluasi dan pemulihan pembelajaran setelah sekolah kembali dibuka.
Kelima langkah tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan anggaran, kesiapan sekolah, dan kebutuhan peserta didik.
Peluang Kolaborasi Pemko Padang dengan Inovator Teknologi Lokal
Pengembangan ekosistem pendidikan digital juga berpotensi membuka ruang kolaborasi yang lebih luas.
Pemerintah Kota Padang dapat melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Diskominfo, perguruan tinggi, komunitas teknologi, serta pengembang perangkat lunak lokal untuk merancang solusi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Kolaborasi tersebut dapat diarahkan pada pengembangan platform pembelajaran, integrasi data pendidikan, peningkatan keamanan sistem, hingga pelatihan digital bagi tenaga pendidik.
Namun, pengembangan aplikasi baru tidak selalu menjadi satu-satunya pilihan.
Evaluasi terhadap sistem yang sudah tersedia, penggunaan perangkat lunak terbuka, dan integrasi dengan layanan pendidikan nasional juga perlu dipertimbangkan untuk menghindari duplikasi aplikasi serta pemborosan anggaran.
Pemerintah daerah dapat memulai melalui proyek percontohan di sejumlah sekolah sebelum memperluas implementasi berdasarkan hasil evaluasi yang terukur.
Dari Kebijakan Darurat Menjadi Ketahanan Pendidikan Jangka Panjang
Kabut asap yang kembali mengganggu pembelajaran di Kota Padang seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama.
Pengalaman menghadapi gangguan kegiatan sekolah memberikan pelajaran bahwa keberlangsungan pendidikan membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan ruang kelas fisik.
Diperlukan sistem yang adaptif, guru yang siap menghadapi perubahan, peserta didik yang mendapatkan akses setara, serta orang tua yang memperoleh dukungan memadai.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi pendidikan tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang digunakan atau kecanggihan teknologi yang dipasang di sekolah.
Ukuran keberhasilannya adalah apakah teknologi mampu mempermudah pekerjaan guru, memperluas kesempatan belajar, melindungi data siswa, dan memastikan pendidikan tetap berlangsung ketika keadaan tidak memungkinkan kegiatan tatap muka.
Kabut asap boleh menghentikan sementara aktivitas di ruang kelas, tetapi tidak seharusnya menghentikan proses belajar.
Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi berbagai pihak, Kota Padang memiliki peluang menjadikan pengalaman PJJ sebagai fondasi pembangunan ekosistem pendidikan digital yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
